DPR RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengingatkan agar proses transisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) kepemimpinan ini berjalan dengan baik.

Kepuasan terhadap Pemprov Jateng yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo ini mencapai 88.7 persen.

Charta Politika Indonesia merilis survei preferensi sosial dan politik masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hasilnya, warga Kaltim lebih puas kinerja pemerintah pusat dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi.

Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.

Ia menegaskan UU TPKS harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Hidayat selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Kasiono sebagai kuasa hukum perusahaan.

Pemerintah telah menetapkan cuti bersama untuk Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung selama empat hari, yakni pada 29 April serta 4, 5, 6 Mei.

Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.

Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama (Menag) memutuskan biaya Haji yang ditanggung calon jemaah Haji tahun 2022 sebesar Rp 39.886.009 per jamaah.

Komisi II DPR RI menegaskan kembali bahwa Pemilu Serentak digelar 14 Februari 2024.

Masyarakat sipil dinilai sangat berperan dalam terealisasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang digagas sejak satu dekade lalu itu.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengucapkan selamat atas pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/4). Ahmad Syaikhu meminta mereka untuk mengawal Pemilu 2024 tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

KPU diminta melakukan kalkulasi anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara cermat dan matang.