Partai Amanat Nasional (PAN) mempersilakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menanggapi pernyataan Cak Imin yang bersedia masuk ke dalam KIB asal dirinya menjadi capres pada Pilpres 2024.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, hal ini terjadi karena pemerintah abai terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemendagri diharapkan lebih memprioritaskan putra daerah sebagai pejabat (pj) kepala daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.

Ace Hasan Syadzily mengajak Cak Imin untuk duduk bareng dengan seluruh ketua umum yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Kota Ambon pada Jumat (20/5).

Cak Imin bersedia masuk ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) asal dirinya menjadi capres di Pilpres 2024.

Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menguat.

"PKB siap bergabung asal capresnya saya," kata Muhaimin.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini menekankan, pentingnya keamanan kertas suara di dalam kotak berbahan kardus.

Indonesia Serasi bertujuan menanamkan sifat lembut hati, sikap moderasi, menerima adanya perbedaan agama dan keragaman budaya, serta menanamkan rasa cinta bangsa, terutama di kalangan Gen-Z.

"Intinya, bahwa benar tidur nyenyak atau tidak itu bukan urusan Firli. Harusnya Firli yang tidak boleh tidur nyenyak karena belum tangkap buronan HM (Harun Masiku) sampai sekarang," kata Novel

Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengatakan, Lutfi akan diminta pendapatnya dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR, pada Selasa (24/5) mendatang.

Hasanuddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada Kementan tahun anggaran 2013.

“Saya berharap agar kebijakan pembatasan usia di bawah 65 tahun dihapus untuk tahun depan. Karena ini membuat banyak calon jamaah haji di Indonesia, khususnya Aceh, harus memupuskan harapannya untuk berangkat ke tanah suci,” kata Syech Fadhil ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut proyek infrastruktur bermasalah di bawah kepemimpinan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Dalam mengusut itu, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Saksi yang diperiksa ialah Kepala Dinas PUPR Soebiantoro, PPK Bina Marga Dinas PUPR Heru Haerudin, tiga PNS Dinas PUPR Gantara Lenggana, Aldino Putra Perdana, serta R. Indra Nurcahya, dan Kabid Bina Marga Krisman Nugraha.