Firli mengingatkan kepada 48 penjabat kepala daerah soal titik rawan korupsi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah.

Sejumlah tokoh mendapat rekomendasi dari dewan pimpinan wilayah (DPW) NasDem untuk diusulkan menjadi calon presiden (capres).

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta para kepala dan wakil kepala daerah menjadi pemimpin bukan sekadar pejabat.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyatakan bahwa hal itu merupakan aspirasi kader daerah partai besutan Surya Paloh.

JK mengatakan, tahun 2022 merupakan tahun romantis untuk berpolitik. Sebab, banyak pihak yang sedang mencari pasangan untuk bisa maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

KPK menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman 10 tahun tujuh bulan penjara terhadap anak mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tersebut.

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP.

Masuknya Zulhas ke dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, diklaim membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP semakin kuat.

Amin mengingatkan Mendag Zulhas menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Salah satu poin kesepakatan dalam perjanjian itu adalah maskapai Indonesia dapat terbang langsung ke kota-kota di Oman seperti Muscat, Sohar dan Salalah.

KPK memeriksa mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto. Dia diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Kamis (16/6).

Ia mengatakan, beban hidup sekarang terasa meningkat akibat harga kebutuhan pokok yang hampir semuanya naik.

Hadi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 20.565.908.278 atau Rp 20,5 miliar.

Ketua Umum PSI, Giring Ganesha merespons pelantikan tersebut, Dia mengatakan bahwa Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris Dewan Pembina PSI merupakan kader terbaik PSI.

Zulhas memiliki harta kekayaan mencapai sekitar Rp 32 miliar. Hal itu mengacu laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 27 Maret 2022.