Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor pangan di tengah konflik global. Ia menegaskan swasembada pangan kunci kemandirian bangsa.

Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Program MBG genap setahun dan telah menjangkau 55 juta anak serta ibu hamil. Presiden Prabowo menargetkan zero defect dalam pelaksanaannya.

Presiden Prabowo Subianto meminta menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih berani mengambil inisiatif dan memahami arah besar tanpa selalu menunggu instruksi atasan.

Presiden Prabowo menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang dan mengabsen ketua umum partai politik koalisi untuk memastikan soliditas pemerintahan.

Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo menekankan capaian penting Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras sejak 2025.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.

Pelaksanaan retret Kabinet Merah Putih di Hambalang dinilai sebagai langkah memperkuat soliditas, evaluasi kinerja, dan koordinasi penanganan bencana.

Pemerintah menganggarkan bantuan jaminan hidup Rp450 ribu per orang per bulan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. DPR mengingatkan penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan transparan.

Anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah gencarkan sosialisasi penggunaan masker dan perkuat kesiapan faskes untuk mencegah penularan superflu di Indonesia.

KPK membuka peluang memanggil Rieke Diah Pitaloka, terkait kasus dugaan suap Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).

MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 1.138 praja IPDN dikirim ke Aceh Tamiang untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan yang terdampak banjir.

Tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung tahun 2009 silam yang menelan banyak korban jiwa disinggung.

Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut bahwa titipan tersebut sudah diketahui oleh eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.