Kementerian ATR/BPN pimpinan Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto diminta melakukan evaluasi kinerja BPN di Indonesia, khususnya para juru ukur tanah.

Komisi VIII DPR RI mendorong hadirnya Peraturan Menteri Agama (Permenag) tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama

Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat yang sudah dilakukan sejak Februari 2021.

Partai Demokrat tetap terbuka menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa memberikan suap kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,93 miliar untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

"Secara resmi komnas belum dihubungi oleh Polri sehingga kami menunggu kejelasan dan detail yang dimaksudkan sebagai pelibatan oleh Kapolri dalam kasus tersebut," kata Beka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas keuangan PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memastikan akan mendorong pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di parlemen untuk dibuka kepada publik secara luas.

Keputusan Lili Pintauli untuk mengundurkan diri mempertegas status yang bersangkutan bukan lagi bagian dari insan KPK.

Jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih perlu membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan dalam pembahasan beleid yang akan menjadi panduan hukum pidana di Indonesia itu.

Sidang etik Lili Pintauli Siregar telah dinyatakan gugur setelah Presiden Jokowi meneken keppres pengunduran diri.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto menyatakan usulan tersebut sah-sah saja, namun dia memastikan PDIP hingga saat ini belum mempunyai pasangan capres-cawapres.

“(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana," kata Nurul dalam keterangannya, Selasa (12/7).