Pembahasan upah minimum 2023 yang akan dimulai pada Agustus 2022, membutuhkan terobosan sesuai kebutuhan saat ini.

Tim kuasa hukum dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming menghadirkan tiga orang saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Duet Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 mulai disuarakan sejumlah kalangan. Puan-Anies dinilai bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menegaskan, pihaknya mendukung penuh keseriusan KPPU dalam menekan praktek kartel yang terjadi di industri minyak goreng.

"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan," kata Presiden Jokowi

"Kalau engga ada 27 Juli, enggak ada anak tukang kayu jadi presiden, anak petani jadi jenderal. Enggak ada anak buruh jadi bupati, gubernur," kata Tjiptaning

“Komnas HAM sampai detik ini belum pernah merekomendasikan kasus 27 Juli ini masuk dalam pelanggaran berat HAM, berdasarkan UU 26 tahun 2000 ini penyelidikannya adalah Komnas HAM,” kata Eddy

“Kita akan terus membangun optimisme dengan membangun kekuatan bersama, pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan,” kata Hasto.

Arsul menegaskan Komisi III sedang tidak melegalkan ganja secara bebas dan liar. Namun, yang benar adalah Komisi III sedang membuka opsi agar jika memang ganja bisa bermanfaat untuk keperluan medis maka harus dibuka kemungkinannya dengan syarat-syarat ketat dan bukan syarat bebas yang semau-maunya.

"Bisa juga, orang menilai bahwa para pelapor kurang paham UU kepemiluan. Atau memang sengaja melakukan pelaporan untuk mencari perhatian dan sensasi. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri," pungkasnya

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan kasus Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli.

Mendagri meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Mayoritas pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepincut dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka disebut ingin agar orang nomor satu di ibu kota itu diusung menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Pilpres 2024 masih lama. Ojo kesusu! kita masih ta'arufan," ujar Kholid di Jakarta, Rabu (20/7).