Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.

Konsep pembagian wilayah barat dan timur lebih diarahkan untuk memperpendek rentang kendali serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepolisian di daerah.

Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.

Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional kuat dan tidak melanggar UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.

Prabowo menceritakan ketegasannya saat dihadapkan pada daftar puluhan perusahaan pelanggar aturan yang izinnya terancam dicabut.

Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengakui adanya perbedaan pandangan soal penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji.

Presiden Prabowo menyentil pejabat yang tak paham Pasal 33 UUD 1945 untuk mengundurkan diri.

Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran vital petani dalam perjuangan kemerdekaan dan keberhasilan swasembada pangan sebagai syarat kedaulatan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan 2025 saat Panen Raya di Karawang. Capaian ini disebut tonggak kedaulatan bangsa.

Anggota Komisi I DPR RI menilai penggunaan pesawat CN-235 buatan Indonesia oleh AS, menjadi momentum penguatan industri pertahanan dan kemandirian alutsista nasional.

Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.