Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berobat ke Singapura.

KPK melelang aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 2,8 miliar hasil tindak pidana korupsi mantan politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Nurul juga mendorong Pemerintah semakin memperbanyak sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi dan teknologi atau IT

Effendi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK), Selasa (13/9).

Harta kekayaan Lukas naik Rp 12.594.214.580 dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

Semasa menjabat Presiden RI dan usai menjabat, Megawati pun tercatat beberapa kali berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara untuk membawa pesan perdamaian.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Lukas Enembe.

peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memutuskan nama calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya yaitu berkedudukan di Kota Sorong.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon membeberkan kriteria pengganti Jenderal Andika. Menurutnya, sosok tersebut harus bisa melalukan konsolidasi TNI secara keseluruhan.

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengaku heran mengapa institusi dan pejabat negara bisa dipermalukan oleh hacker Bjorka.

Kebocoran data menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk pihak swasta.

Suharso yang diberhentikan dari jabatan Ketum PPP lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Ka'bah beberapa waktu lalu ini enggan menjawab pertanyaan tersebut.