PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diminta untuk mencari tahu penyebab peristiwa anjloknya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Terlebih, kereta cepat buatan negeri tirai bambu itu masih dalam bentuk uji coba.

Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir mengatakan, dengan aturan turunan yang ketat KSP bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi gagal bayar.

Dalam kesaksiannya, Efrinawati membeberkan perputaran uang di rekening perusahaan-perusahaan milik terdakwa Surya Darmadi.

Dia meminta presiden direktur perusahaan tersebut diperiksa Komnas HAM.

“Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12).

"Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendesak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk bertanggung jawab atas insiden yang merenggut dua nyawa teknisi asal Tiongkok.

Laksamana Yudo dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah diminta lebih sigap lagi membela hak-hak Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, pada peringatan Hari Migran Internasional yang jatuh pada kemarin.

Presiden Jokowi resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Hakim Yustisial Edy Wibowo, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/12). Edy Wibowo merupakan tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Jangan sampai dana desa justru digunakan untuk program yang tidak jelas, sehingga desa tidak mandiri dan bergantung pada pemerintah pusat.

Pembangunan Rusun HPK telah dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023 mendatang.

Aksi mogok makan ini dilakukan oleh warga Sumbawa Barat, korban perusahaan tambang emas dan tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).