“Pangan harus tidak hanya dijaga produksinya bahkan harus ditingkatkan, mengingat populasi Indonesia terus bertumbuh,’ kata Rokhmin.

Uang tersebut diduga terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ricky yang kini masih buron itu sebelumnya juga menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

“Sebagai bangsa besar, kita tidak perlu mengemis permintaan maaf. Tetapi fakta kelam praktek penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda yang berlangsung selama 300 tahun harus diakui oleh Belanda dan diketahui oleh dunia," imbuhnya.

Kuasa Hukum Lin Che Wei, Maqdir Ismail pun membantah dakwaan yang dilayangkan jaksa terhadap kliennya. Maqdir mengklaim Lin Che Wei tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan persetujuan ekspor CPO.

Kementerian Pertanian (Kementan) diusulkan dilebur menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak, pada Rabu (21/12).

Perubahan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), misalnya, harus dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang.

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami pertemuan antara eks petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dan Nurhadi.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dengan hukuman delapan tahun penjara.

Acara silaturahim diawali makan malam dengan menu nasi goreng racikan SBY.

"KPK kembali memperpanjang masa cegah tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang yang terkait dengan perkara ini hingga enam bulan ke depan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri

Ali mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyitaan terhadap uang Rp 1 miliar tersebut untuk dijadikan barang bukti.

"Ya tentu kita Komisi VII DPR dorong hilirisasi hasil tambang mineral akan terus dilanjutkan," kata Mukhtarudin kepada wartawan, Rabu, (21/12).

Tetapi, majelis hakim menilai kehadiran Henry dalam persidangan kali ini tidak sesuai prosedur. Sebab, melanggar ketetapan yang sudah diputuskan jika persidangan ini dilakukan secara daring.