KPK memastikan akan mendalami proses perencanaan, penganggaran, hingga pencairan dana belanja hibah yang berjumlah Rp 7,8 triliun.

KPK telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara atau daerah sebesar Rp 63,9 triliun, dengan jumlah aset sebanyak 83.052 unit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan ketidakhadiran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna dalam persidangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 4.623 laporan dugaan korupsi sepanjang 2022. Ribuan laporan tersebut diterima KPK lewat berbagai sarana mulai dari media sosial, aksi demontrasi atau secara langsung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan Kinerja & Capaian KPK 2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12).

Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap, angkat bicara soal kabar akan didepaknya menteri dari Partai NasDem. Demokrat menyayangkan jika nantinya menteri dari partai besutan Surya Paloh tersebut didepak dari koalisi.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat Indonesia tangguh dan setia pada NKRI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) menggelar Webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024, Selasa (27/12).

“KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun, dan KPK tidak tunduk kepada siapa pun,” tegas Firli.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan soal dugaan penyelewengan dana bantuan gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang diduga dilakukan oleh Bupati Cianjur Herman Suherman.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat selama periode Natal dan Tahun Baru 2023.

“Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” kata Ahmad Ali

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, pria kelahiran 19 November 1974 itu tercatat memiliki harta sebesar Rp 208.898.010.645, atau Rp 208,8 miliar.

"Tidak boleh ada pemaksaan dan pelarangan dalam beragama. Biarkan masing-masing agama menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan," kata Cak Imin

Komisi Yudisial (KY) rampung memeriksa Hakim Yustisial Elly Tri Pangestu, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).