Wewenang absolut yang diberikan kepada OJK justru bakal meninggalkan celah terjadinya praktik-praktik korupsi.

Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian jelang perayaan HUT Ke-50 partai pada 10 Januari 2023.

Gerindra dipastikan ikut menyetujui hasil keputusan tujuh ketua umum dan elite partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Partai NasDem sebaiknya tidak lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebanyak tujuh elite partai politik (parpol) rampung menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, hari ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memahami sikap delapan partai politik parlemen menolak sistem proporsional tertutup.

Sebanyak tujuh ketua umum partai politik (parpol) parlemen menggelar pertemuan di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1).

“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi

"Saya haqqul yakin, MK tidak akan mengabulkan sebagian atau keseluruhan dari petitum yang diajukan para penggugat," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim

“PDIP jangan puas dengan angka 20 persen. Harus sasar 30-40 persen. Sebab kita memang menghadapi tantangan ideologi. Untuk menjaga republik, Indonesia tetap seperti pada hari ini, maka PDIP harus memastikan punya kekuatan jauh lebih besar menjaga keutuhan bangsa dan negara,” kata Qodari.

Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

“Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari 2023,” ujar Bey

"Bilamana presiden melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direshuffle,” kata Dave

Penolakan itu dibuktikan dengan sikap NasDem yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022, mengenai gugatan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.