“Jangan sampai ada mahasiswa yang terlantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia,” kata Puan

Dalam pertemuan tersebut dibahas soal adanya upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

KPK menyatakan siap membuktikan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Menurut Yasonna, pemindahan itu terkait daya tampung dari Lapas Cipinang.

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal tersebut di luar kewenangannya untuk merespons.

Indonesia patut mewaspadai penjajahan cara baru, yaitu melalui tindakan-tindakan ekonomi dan tekanan-tekanan politik yang bisa dikendalikan.

"Kalau nanti insya Allah, saya terus capres, ini bukan kampanye ya. Kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies juga, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri," ujar Prabowo

Dia menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko 'mencopet' Partai Demokrat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo dan orang kepercayaannya Adi Jumal Widodo ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang, Jawa Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran aset terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pemilu 2024 sangat berbahaya.

"Soal pilpres dan capres-cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami, di tangan Ibu Ketua Umum," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah menindak tegas WNA yang melanggar aturan di wilayah Indonesia, khususnya di Bali.

"MK tidak berwenang memutuskan hal lain di luar wilayahnya tersebut," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar

KPK) menyatakan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tidak berwenang memeriksa pihak KPK terkait dugaan malaadministrasi atas pemberhentian Brigjen Endar.