Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menilai putusan MK tersebut merupakan hadiah bagi seluruh partai politik, termasuk bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyinggung tentang pidato politik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada forum international institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura.

Airlangga juga meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati putusan MK tersebut, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KPK mengingatkan anggota dewan agar menyadari posisinya sebagai pejabat publik dan memastikan permintaan tersebut tidak terkait dengan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang disebut menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo terkait Pilpres 2024.

"Benar, dijadwalkan untuk hadir besok Jumat (16/6) jam 09.30 wib di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali

MPR RI belum memiliki agenda untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI 1945 hingga saat ini.

Komisi X DPR RI menyoroti masih banyaknya akses jalan menuju sekolah yang buruk di daerah-daerah.

LPDP diminta dapat mencetak alumni penerima beasiswa yang unggul dan berdaya saing.

"Dan berbagai permasalahan di bidang pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan sistem kemasyarakatan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan," kata anggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6)

Curahan hati para penjual yang bertransaksi di TikTok Shop menghiasi jagat maya.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," kata Ali kepada wartawan, Rabu (14/6).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai wajar jika kemudian muncul multitafsir dan spekulasi terkait rencana silaturahmi politik Puan dan AHY.

Sebagai wujud kepedulian dan turut berperan serta dalam pembangunan, perusahaan induk Hotel Sultan membayarkan PBB senilai Rp 33.422.342.855