Kereta cepat yang diberi nama Waktu Hebat, Operasi Optimal, Sistem Hebat atau Whoosh ini merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengingatkan pentingnya komitmen TNI menjaga netralitas jelang Pemilu 2024. 

“Pertemuan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY berpotensi memuluskan Ketua Umum Demokrat AHY menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting

Mentan Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan kembali dari Eropa pada tanggal 30 September 2023 dan tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan mendapatkan jatah menteri.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menilai pertemuan kedua tokoh itu merupakan wujud dari tradisi silaturahim yang baik dilakukan di antara para pemimpin.

KPK telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, pada Senin (2/10).

Peluncuran program beasiswa bagi putra dan putri bangsa itu disampaikan langsung oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10).

Mayoritas para kiai di Jawa Timur mengharapkan agar Prabowo menggandeng cawapres dari kalangan santri.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai tak kondusif bila perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan saat ini.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan tersebut mengisyaratkan bahwa Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tak menampik tetapi juga tidak membenarkan soal isu tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa kongres PDIP akan digelar pada 2025. 

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Khofifah Indar Parawansa masih masuk ke dalam daftar kandidat bacawapres Ganjar

Mahathir mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) proyek besar dan dalam waktu yang panjang. 

Sedangkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak RUU itu dilanjutkan menjadi undang-undang.