Maqdir Ismail menyampaikan keberatan atas tuntutan jaksa terkait dugaan penggelembungan harga (mark up) saat mengajukan daftar kuantitas (bill of quantity/BoQ) dalam proyek menara BTS 4G.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/11).

KPK mencegah tiga orang advokat bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL dibantarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat dengan alasan kesehatan.

Penyidik mencecar Ahok soal rekomendasi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira mengatakan putusan MKMK tersebut telah mengakhiri drama menuju Pemilu 2024. Akhir dari drama tersebut terlihat dari diberhentikannya Anwar Usman sebagai pimpinan MK.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud mengharapkan tidak ada lagi cawe-cawe yang merusakan konstitusi dan merusak demokrasi.

"Jadi seyogyanya beliau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK," kata Todung dalam jumpa pers di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Agus Subiyanto untuk memastikan seluruh prajurit TNI di tiga matra bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis di Pilpres 2024.

Meutya Hafid mengatakan, keputusan waktu pelaksanaan fit and proper test calon Panglima TNI akan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang akan digelar pekan ini.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya terbuka apabila Bobby ingin bergabung menjadi kader partai berlogo Beringin.

Ace Hasan Syadzily menganggap dukungan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sangat wajar.

Perbuatan Ketua MK Anwar Usman dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat.

Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD (MMD), Savic Ali, mengatakan, saat ini hukum hanya digunakan untuk menggolkan tujuan tertentu. Lembaga hukum jadi semacam stempel bagi penguasa seperti pada zaman orde baru (orba).