Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga

KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.

Formappi mengkritik kebijakan hemat DPR. Hal itu dinilai tak berdampak pada ekonomi.

Komisi XI DPR mendesak OJK untuk mengusut tuntas kasus Dana Syariah Indonesia, yang kerugiannya mencapai Rp 2,47 triliun.

Komisi XI DPR menyoroti 1.251 dapur MBG bermasalah. BGN pun diminta untuk memperketat pengawasan dan akreditasi SPPG.

Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Komisi XII DPR menilai, WFH bukanlah solusi untuk menghemat energi. Pemerintah diminta melakukan audit energi nasional.

Komisi XII DPR mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk melobi Iran terkait tertahannya kapal Pertamina di Selat Hormuz.

DPR RI menyoroti dugaan mobil dinas dipakai untuk mudik. KPK minta evaluasi, DPR dorong sanksi tegas bagi pelanggaran aturan.

DPR RI menyoroti kesejahteraan guru honorer yang masih rendah dan tidak menentu. Pemerintah didesak buat kebijakan jangka panjang dan UU perlindungan.

DPR RI mengingatkan dampak konflik global terhadap harga pupuk. Pemerintah diminta memperkuat cadangan dan lindungi petani dari kenaikan biaya.

Selain jalur digital rutin, lembaga antirasuah ini menyiagakan personel khusus guna mengantisipasi kebutuhan mendesak di lapangan

WFH dapat menjadi solusi di tengah kondisi global yang memengaruhi sektor energi. Namun, penerapannya tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Komisi X DPR menyoroti efisiensi APBN 2026. Anggaran pendidikan diminta tak ikut dipangkas dan tetap menjadi prioritas utama.

Komisi IV DPR mengingatkan dampak perang AS-Israel vs Iran. Hal itu bisa mengancam pasokan pupuk dan harga pangan.