Sebanyak delapan fraksi sepakat dengan revisi UU Pilkada. Sementara Fraksi PDIP menolak membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna.

Agenda pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua Cakada PDIP dilakukan secara serentak secara hybrid.

Pembahasan RUU Pilkada dinilai sudah tidak sesuai dengan putusan Mk

Disinyalir, ramainnya postingan Peringatan Darurat di sosial media lantaran Badan Legislatif (Baleg) DPR RI baru saja menyepakati revisi UU Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah

Kalau dulu non-seat itu hanya mendukung, tidak bisa mencalonkan

Keputusan ini muluskan langkah Kaesang maju di pilkada.

Berdasarkan rapat pada Rabu (21/8), Baleg tidak mengimplementasikan semua putusan MK. Walau demikian, Baleg mengkompilasi putusan MK dengan aturan yang ada sebelumnya.

Putusan MK tersebut bisa langsung berlaku sesuai prinsip hukum. Tapi, DPR perlu mendalami putusan MK supaya dapat diakomodasi dalam RUU Pilkada.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat setidaknya sepuluh Anggota Kepolisian dari Satuan Brimob.

Sidang hari ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baleg dikabarkan menggelar langkah cepat melakukan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, merespon putusan MK.

Yoseph Aryo Adhi Dharmo tercatat telah dua kali dipanggil dan diperiksa penyidik KPK

KPU harus menunjukkan sikap yang sama seperti saat melaksanakan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran maju Cawapres.

Hasto sempat merujuk pendapat Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Untuk itulah PDIP melakukan kaderisasi kepemimpinan