Indonesia
UU Pilkada Digugat ke MK Terkait Netralitas Pejabat Daerah dan TNI Polri
Masyarakat Sipil menggugat Undang-Undang Pilkada terkait netralitas pejabat daerah, anggota TNI, serta Polri dalam Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ponco Sulaksono - Jumat, 20 September 2024