KPK membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit lewat operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda pada Kamis (7/8) hari ini.

tim penindakan beserta pihak-pihak yang diamankan di Jakarta dan Sultra sudah tiba di markas anti rasuah.

Kasus tersebut terkait dengan penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2023.

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/8) malam.

Ketua Majelis Hakim menyebut bahwa sidang akan dilanjutkan pekan depan.

"Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan kritis dan proteksi sejak dini di tengah banjir konten digital," kata Puan.

"Dengan hanya 11 perusahaan yang menguasai seluruh pasar gula rafinasi, terdapat risiko pengendalian harga dan pasokan oleh kelompok terbatas," kata anggota Komisi VI DPR RI, Nashim Khan

Partai NasDem memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut Bupati Kolaka Timur (Kotim), Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seusai diperiksa selama kurang lebih 5 jam, pria yang karib disapa Gus Yaqut ini bersyukur bisa menjelaskan secara komprehensif soal pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024 lalu.

Belum diketahui kasus yang menjerat Bupati Koltim hingga terjaring OTT KPK.

Tim penindakan KPK mencokok salah satu bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

KPK juga telah memeriksa tenaga ahli Ahmadi Noor Supit bernama Melly Kartika Adelia.

KPK akan memeriksa GM Finance terkait kasus digitalisasi SPBU Pertamina. Kasus ini terjadi pada 2018 hingga 2023.

Jubir Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbi mengatakan, pembagian kuota haji tambahan sudah sesuai Undang-undang. Pembagian kuota haji bukanlah proses yang instan.

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, memenuhi panggilan KPK, Kamis (6/8). Ia diminta mengklarifikasi soal dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.