Selain memeriksa bupati wanita pertama di Indonesia itu, penyidik lembaga antirasuah juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin (KHR).

Rapat permusyawaratan hakim agung pada 12 Juni silam, menyatakan segala sesuatu berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai.

Aswad diduga melakukan praktik korupsi itu saat menjadi pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009.

Pemerintah menginisiasi terbentuknya badan siber yang bertugas memproteksi seluruh kegiatan siber dari serangan dan ancaman.

KPK masih akan terus fokus dengan penanganan dan penuntasan kasus yang sedang ditangani KPK.

Puncaknya, Setnov berhasil mempecundangi KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Aswad diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Sehingga rawan terhadap praktik-praktik yang tidak seharusnya terjadi di lapangan.

Laode berharap setelah kondisinya dinyatakan membaik, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu bisa memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah.

Pemeriksaan tersebut, untuk mendalami kasus dugaan suap di RSUD Kardinah yang melibatkan mantan Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supardi.

Dia pun tak bisa memantau praperadilan yang diajukannya untuk melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar selama sepekan lalu.

Pemeriksaan tersebut, untuk mendalami kasus suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017.

Setnov dicegah berpergian keluar negeri berkaitan dengan ?kasus dugaan korupsi.

Perpanjangan masa pencegahan Setnov ke luar negeri dilakukan lantaran Setnov masih menjadi saksi.

Nantinya, pria yang karib disapa Setnov itu dapat dijerat kembali dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.