Adriatma diduga menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun

Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun disinyalir sebagai pemberi suap

Irjen Heru Winarko mempunyai sederet prestasi selama berkarier di Korps Bhayangkara

Heru merupakan sosok yang tekun dan tak banyak bicara

Agus Rahardjo mendukung penuh penunjukkan Deputi Bidang Penindakan KPK Irjen Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun bersama anaknya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra tiba di markas KPK.

pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang disebut dalam fakta persidangan merupakan kewenangan dari penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

pergantian Nusyirwan diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2016 Pasal 77 ayat 3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap petinggi PT Multi Rekso Abadi (MRA), Sallywati Rahardja,

belum diketahui secara pasti tindak pidana yang diduga dilakukan Adriatma

Corporate Planning PT Garuda Indonesia Setijo Awibowo dan Direktur Strategi Pengembangan Bisnis dan Manajemen Resiko PT Garuda Indonesia Achirina mangkir panggilan KPK.

Komisaris PT Pura Group ?Jacobus Busono mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PK merupakan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan oleh setiap orang terkait perkara pidana