KPK menangkap tangan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi semalam.

"Kemenangan Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah, ini jelas memudarkan tagar 2019 Ganti Presiden. Rakyat tidak menginginkan adanya pergantian presiden di 2019," kata Arwani

Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahro mengaku tak khawatir dengan kekalahan telak di sejumlah provinsi tersebut. Dia meyakini hasil Pilkada serentak tidak akan linier dengan hasil Pilpres 2019.

"Gerindra tidak akan terganggu. Apakah PAN gabung tidak? Apakah PAN gabung ke koalisi pemerintah? Kita santai aja. Politik kan bagian dari demokrasi," tutur dia.

Eks Ketum Golkar Ical tercatat mangkir dari panggilan KPK hingga semalam.

"Hari ini saya bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman untuk menyampaikan perkembangan. Tentu minta saran-saran karena pekan depan akan menjadi waktu penting penentuan hasil dari Pilkada Jateng," kata Sudirman

"Dari awal Partai Nasdem ini adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan bahwa kita mendukung Pak Jokowi menjadi presiden periode berikutnya. Otomatis Herman Deru sebagai kader dia harus mendukung," tuturnya.

Eks Ketum Golkar Ical bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua tersangka korupsi e-KTP,

"Kebijakan menaikan tingkat suku bunga sekarang ini justru malah menciptakan konsekuensi baru yang dapat semakin memperumit situasi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memastikan pihaknya akan tetap memproses kasus dugaan suap pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung yang menjerat Syahri Mulyo.

KPK mempersilakan Fredrich Yunadi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tak khawatir karena partai besutan Airlangga Hartarto itu telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019.

Ditinjau dari kader yang terpilih di 91 daerah yang menang, kader yang menjadi kepala daerah 33 orang dan wakil kepala 38 orang.

"Ini tidak mungkin satu sama lain akan saling mengalah. Sehingga saya bisa pastikan diantara Demokrat, PAN dan PKB sudah pasti akan memilih salah satu poros yang ada, ke Jokowi atau Prabowo," pungkasnya.

Mendagri akan menunjuk pejabat kepala daerah sampai Pilkada diulang tahun 2020