Febri menjelaskan, selain kantor Lucas yang berada di Sahid Sudirman Center lantai 55, pihaknya juga menggeledah satu lokasi lainnya terkait dengan kasus yang sama, yakni sebuah apartemen di Kempinsky.

"Jadi hari ini sudah diterima surat permohonan pencegahan keberangkatan ke luar negeri atas nama Ibu Ratna Sarumpaet. Surat itu yang minta dari Polda Metro Jaya.

"Ada lah pokoknya (tekanan dari Golkar) itu. Ada lah. Sudah saya sampaikan juga itu. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Pemeriksaan wajib pajak memang rentan korupsi

"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang secara bertahap sebesar Rp 4,7 Miliar," kata Jaksa KPK Ronald Ferdinand Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/10)

Diduga telah terjadi transaksi pemberian pada Penyelenggara Negara di sana, sehingga diamankan sekitar enam orang, sejumlah uang dan barang bukti perbankan?," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (4/10).

"Kami juga tidak bisa mentolerir berita bohong, oleh karena itu kami tegas kalau ada tim kami yang berbohong akan kami tindak dan kami bahkan akan minta aparat untuk lakukan penindakan sesuai dengan hukum," kata Prabowo

Total ada enam orang yang terjaring OTT KPK. Mereka yang ditangkap terdiri atas pejabat pajak, pemeriksa pajak, dan wajib pajak

"Saya atas nama pribadi dan sebagai pimpinan daripada tim kami, saya minta maaf ke publik. Bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya," kata Prabowo

Laporan meminta polisi menyelidiki penberitaan tanpa fakta dengan jeratan Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU ITE.

"Kalau polisi tidak bisa mengusut tuntas, saya minta Kapolri mundur, saya minta Tito mundur. Artinya Kapolri dalam mengatur anak buahnya sudah gagal," kata Arief Poyuono

Pasalnya, kata Habiburokhman, Ratna merasa pesimis bila melaporkan dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian. Habiburokhman menyebut Ratna khawatir laporannya tersebut tak ditindaklanjuti.

"Apa yang dialami Ibu Ratna ini tindakan yang di luar kepatutan, tindakan jelas melanggar HAM dan tindakan pengecut karena dilakukan terhadap ibu-ibu yang usianya sudah 70 tahun," kata Prabowo

Menurut Syahganda, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bawah pemerintahan Joko Widodo. Padahal, kata dia, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kasus-kasus tersebut tidak pernah terjadi.

Ratna Sarumpaet dihajar tiga orang pada 21 September lalu