Abhan menyebut bahwa dalil pemohon soal kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM) selama penyelenggaraan Pemilu 2019, sudah pernah diputuskan

Bantahan tentang jabatan Ma'ruf Amin hanay merujuk kepada aturan BUMN.

Yasonna beralasan Napi Koruptor tidak termasuk kategori high risk

Arief Budiman menyebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mampu menunjukkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif (TSM)

BW menilai termohon dan pihak terkait juga gagal membangun narasi bantahan.

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang dimohonkan

Seolah-olah hakim paham 270 halaman sisanya.

Posisi Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak termasuk kategori pejabat BUMN.

Febri Diansyah memastikan, dokumen-dokumen yang disita dalam proses penggeledahan bakal diklarifikasi kepada pihak terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon menjawab segala tudingan kecurangan yang dimohonkan pasangan paslon 02

TKN hanya menganggap permohonan resmi yang didaftarkan 24 Mei 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya merugikan keuangan negara lebih dari Rp186 miliar.

"Untuk itu besok tim kuasa hukum kami akan mengajukan surat pengajuan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan saksi dari LPSK ke Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

"Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi untuk apapun juga, jadi tidak spesifik soal ini saja, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah