Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, hal tersebut lantaran Mahkamah Internasional tidak berwenang menangani sengketa Pilpres.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan yakni 30 Juni 2019. Usai pembacaan penetapan, presiden dan wapres terpilih Jokowi dan Maruf Amin menerima SK dan Berita Acara yang disampaikan oleh para komisioner KPU.

Kedatangan Jokowi-Ma'ruf langsung disambut oleh Komisioner KPU, Hasyim Ashari.

Tjahjo mengapresiasi kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang telah berjalan lancar sesuai Undang-Undang.

?"Total ada 150 (undangan), itu bisa dihitung jumlah pendukung paslon ada 20 masing-masing," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).

Pihak kepolisian pun telah menutup Jalan Imam Bonjol depan kantor KPU.

"Jumlah personil yang kami libatkan di sekitar wilayah KPU dan sekitarnya ada sekitar 10.811 personil itu gabungan TNI dan Polri," kata Harry di kantor KPU.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa dan miris lantaran masih ada aparat penegak hukum yang terlibat kasus dugaan korupsi.

"Khusus untuk pengamanan di KPU sekitar 10 ribu ya. Untuk SOP (Standar Operasional Prosedur) pengamanan dibagi menjadi 4 ring," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo

"Terdapat barang bukti uang tunai dalam mata uang asing yang kami amankan dari lokasi, yaitu sekitar 21.000 Dollar Singapura," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif

Seluruh Sekjen dan Pimpinan Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur berkumpul di Kediaman Capres RI 02, Prabowo Subianto

Berdasar informasi yang dihimpun, Jaksa tersebut berinisial YP menjabat setingkat Kepala Seksi. YP bersama sejumlah pihak lain diringkus tim Satgas KPK lantaran diduga terlibat transaksi suap.

"Saya kira kelazimannya selama ini, enggak, ya," kata Muzani kepada wartawan di depan kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

KPK menegaskan Idrus Marham tidak berkeliaran melainkan tengah menjalankan perawatan

KPK mengingatkan Sjamsul dan Itjih untuk koperatif