Jika disetujui, revisi tersebut akan segera dibahas bersama dengan Pemerintah.

"Setidaknya, ada enam point krusial dari rencana revisi Undang-Undang KPK itu. Beberapa di antaranya akan membuat KPK mati suri," kata Samad

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Industri Telekomunikasi Indonesia

Bivitri Susanti meminta Presiden Joko Widodo agar tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) untuk menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang

Yudi Purnomo mengatakan pihaknya akan menggelar aksi menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.

Menurut Agus dalam surat ke Presiden Jokowi besok, KPK bakal memasukkan mengenai data dan dokumen terkait capim bermasalah.

Agus menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Namun, pihaknya meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melumpuhkan KPK.

"Presiden kan menyampaikan bahwa ke depan yang perlu dibangun adalah sistem yang menutup terjadi peluang perbuatan korupsi, bukan sekadar menangkap atau melakukan OTT kepada pelakunya," kata Arsul

"Dewan pengawas itu dalam rancangan ada lima, diangkat melalui proses seleksi sebagaimana pimpinan KPK, kemudian nanti tentu diangkat oleh presiden," ujar Arsul.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Benny Wenda bukan lagi warga negara Indonesia

DPR telah menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK.

Desmond J. Mahesa, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhak menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Laode M Syarif menegaskan pihaknya menolak rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tersangka kasus dugaan suap proyek Pemkab Bengkayang itu akan mendekam di balik jeruji besi untuk 20 hari pertama

“OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten, sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan korupsi,” kata Basaria