Tahap awal proses pembelajaran juga disarankan tidak langsung masuk ke materi akademik

Tindakan intimidasi terhadap para aktivis dan kreator konten dinilai melanggar hak asasi manusia serta mencederai prinsip negara hukum.

Pemanfaatan kayu hanyut merupakan langkah konkret yang berpihak pada rakyat, khususnya warga yang kehilangan rumah dan fasilitas umum akibat bencana banjir.

Konstitusi juga tidak menempatkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.

Banyak laporan yang masuk menunjukkan kondisi sungai setelah bencana mengalami perubahan signifikan.

Setelah banjir bandang dan longsor, masjid-masjid di Aceh kembali pulih. PLN menerjunkan 140 relawan, azan kembali menggema dan salat Jumat kembali digelar.

Amnesty International menilai rentetan teror terhadap aktivis dan figur publik di akhir 2025 sebagai ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan demokrasi.

KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku setelah ditandatangani Presiden Prabowo. Ketua Komisi III DPR menyebutnya sebagai tonggak sejarah reformasi hukum nasional.

Berkat bantuan tenaga dari petugas Pekerjaan Umum (PU) serta para relawan, RM Salero Awak kini mulai melayani pelanggan kembali dalam enam hari terakhir

Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.

Komisi XIII DPR meminta adanya investigasi transparan atas kasus kematian tahanan demo di Rutan Medaeng, Surabaya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendesak aparat mengusut tuntas kematian mahasiswi Unima di Tomohon yang diduga terkait tekanan psikologis dan pelecehan seksual.

Tidak ada hak bagi ormas atau kelompok mana pun untuk melarang pengusaha menerapkan kebijakan internal, termasuk pengelolaan parkir secara digital.

pemerintah daerah telah membersihkan pasar utama dan berencana mengembalikan para pedagang ke lokasi tersebut setelah proses pembersihan selesai sepenuhnya.

Kebijakan pengiriman napi high risk ke Nusa Kambangan dapat menjadi titik balik dalam pembenahan sistem pemasyarakatan nasional.