Pengacara mengklaim kliennya tersangka Nurhadi dan Rezky Herbiyono belum menerima SPDP dari KPK.

Ancaman pidana itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat Rano Karno bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan

Ia mengungkapkan bahwa KPK salah mengirimkan alamat SPDP untuk Nurhadi.

"Saya menduga kasus Century, Sumber Waras dan Newmont bagian dari paket yang dihentikan," kata Boyamin

Menurut pria yang karib disapa Alex ini, penghentian penyelidikan merupakan kewenangan pimpinan.

"Batas waktu yang diberikan adalah 31 Maret 2020," kata Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati

"Dari total 356.854 wajib lapor, telah lapor 138.803 dan sisanya 218.051 belum lapor," kata Ipi

"Jangan sampai pimpinan KPK melakukan abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara," tegasnya.

Ulum, kata dia, merasa aneh dengan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan.

"Sudah ada kalau 50 Sprindap saja sudah ada. Saya kira lebih lah dari 50. Hampir setiap hari saya tanda tangan Sprindap," kata Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL,bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali Fikri

Uang tersebut diserahkan melalui ajudan Rano Karno bernama Yadi.

Penghentian penanganan perkara tersebut dilakukan sejak Firli dan empat pimpinan KPK lainnya dilantik pada 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

Nurul menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu jauh mengintervensi urusan domestik sebuah keluarga. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar secara tegas menarik dukungan terhadap RUU tersebut.

Hanya saja, menurut dia, aplikasi lainnya juga harus dilibatkan agar tidak terjadi prasangka buruk di tengah masyarakat.