"Dalam prosesnya DPR harus kritis juga justru jangan sampai menimbulkan ketidakpastian," kata Hatta

"Kalau dengan BPJS yang tinggi-tinggi (biaya mahal) itu tidak sanggup. Pasien merasa beban kalau iuran tinggi, semrntara dia orang sakit tidak bekerja tidak punya simpanan. Siapa yang membayar," ujarnya.

Tanah dan ruko milik mantan pejabat Kementerian PUPR Anggiat P. Nahot Simaremare

"Mereka diperiksa untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Tersangka suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) itu sedianya diperiksa sebagai tersangka pada Senin (9/3) kemarin.

"Kalau Basuki Tjahaja Purnama itu menjadi bagian dari yang dicalonkan, menurut saya, bukannya tanpa alasan. Karena beliau pernah memimpin DKI, pernah memimpin wilayah cukup rumit.

"Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede. Kemudian ada empat mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah villa yang diduga milik tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

"Urusan saya dengan Pak Darman (eks Dirut PT.INTI) ini adalah sebenarnya utang piutang, tidak ada satu pun saksi yang disampaikan JPU ini adalah suap menyuap. Jadi saya aneh juga kalau disangkakan sebagai suap," kata Andra

Terpisah, kuasa hukum Karen, Soesilo Ariwibowo membenarkan bahwa kliennya divonis lepas. Namun, hingga kini tim kuasa hukum masih menunggu petikan putusan dari MA.

"Harus melalukan efisiensi dan evaluasi penggunaan anggaran, sehingga keluhan-keluhan masyarakat bahwa selama ini BPJS boros bisa terjawab," kata Anas.

Nilai religiusitas yang sebelumnya disebut secara eksplisit serta dianggap melekat dan memayungi seluruh nilai dasar yang ada kini diubah dengan nilai sinergi.

Selain itu, kata Fadel, kunjungan pimpinan MPR kali ini dalam rangka memperkuat kerja sama yang telah dibangun sebelumnya.

Hasto bertukar informasi sekaligus mempresentasikan tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) di internal PDIP

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK.

Apakah dalih-dalih pertumbuhan ekonomi harus turut serta mengorbankan hak-hak dasar warga negara, ruang fisik dan ruang non-fisik yang menjadi “tempat” masyarakat itu sendiri hidup.