Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial.

“ICW meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk segera membuka informasi mengenai Keputusan Presiden tentang pengangkatan 13 orang Staf Khusus Presiden,” kata Wana

"Terasa sebagai perempuan Indonesia masa sekarang beban semakin berat, wabah memaksa perempuan berfikir keras untuk tetap memberi gizi, memberi kenyamanan bagi anak-anak dan keluarga," bebernya.

"Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020. Namun, untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020," kata Luhut

"Jadi, kalau presiden baru melarang mudik saat ini, saya pikir ini sangat terlambat karena keburu coronanya sudah menyebar. pemudik yang sudah pulang kampung dahuluan, begitu," kata Irwan

Imigrasi telah menolak 242 warga asing masuk ke tanah air guna menangkal penyebaran virus corona atau COVID-19.

Menurut politikus Nasdem ini, napi asimilasi yang kembali berulah jumlahnya relatif tidak besar.

Menurut Anis, Fraksi PKS sudah menyuarakan keras dalam rapat pleno Baleg

“Semoga bantuan ini bisa membantu Gugus Tugas untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan segera didistribusikan serta masalah ini bisa segera berlalu,” kata Syarif.

MA menilai, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh ini bukan merupakan tindak pidana. Karena itu, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pencegahan COVID-19 harus dilakukan secara gotong royong mulai dari pemerintah pusat sampai ke desa, ke tingkat RT/RW, dan di keluarga.

"Tiga hal ini yang harusnya sering, terus-menerus, ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat," ucapnya.

"Kami akan teliti dengan dua hal tadi apakah memang ada dasar formal dalam rangka pengaduan, yang kedua apakah masuk dalam ranah kewenangan kami begitu dua-duanya Oke kami Go," kata Adrianus Meliala

"Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan SE Menpan-RB 34/2020, diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020

menduga paket tersebut dilempar dari luar lapas oleh oknum tidak bertanggung jawab.