Pemberian sembako oleh pemerintah, hanya buat rakyat senang sesaat

Jika yang bersangkutan mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi, silahkan laporkan kepada KPK

Seharusnya, kata Obon, Jokowi menerbitkan Perpres yang berisi pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

KPK mengirim secara resmi ke Presiden Jokowi pada 30 Maret 2020 dan sampai sekarang belum direspons.

Padahal, beberapa bulan lalu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Kontribusi peningkatan OPD yang tertinggi merupakan dari pajak restoran yakni sebesar Rp70,4 miliar atau sekitar 56 persen.

Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos.

Data tersebut sekaligus melengkapi akumulasi data sebelumnya yang mana untuk kasus positif bertambah sebanyak 689 sehingga total menjadi 15.438.

Politisasi bantuan berlawanan dengan suara hati kemanusiaan yang seharusnya tulus tanpa ada niat lain yang tersembunyi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai Presiden Joko Widodo tidak punya rasa empati terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu di tengah pandemi COVID-19.

Kemudian bencana tersebut juga mengakibatkan rumah milik 14 Kepala Keluarga (KK) dan 51 jiwa rusak berat, 1 majilis jami terancam dan 2 unit fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) juga rusak berat.

Sehingga hal itu juga kemudian melahirkan berbagai bentuk respon di tengah masyarakat.

Karawang Bekasi merupakan kunci penting logistik nasional.

Menhan bahkan sempat menyaksikan proses seleksi mahasiswa baru S2 dan S3 yang dilakukan secara online.