Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

"Ya benar. Saya sudah seminggu di rumah dan dua kali swab terakhir negatif semua," kata Syamsuddin

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tegas dia

"UU Cipta Kerja ini sangat tidak progresif dan melanggar prinsip non-retrogresi yang basicly ini dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," kata Ary

"KPK menghormati independensi itu, tetapi kami kemudian berencana, pimpinan KPK akan menghadap kepada MA untuk membicarakan ini," kata Ghufron

Din menyebut pengesahan UU sapu jagad tersebut sebagai bentuk persekongkolan jahat.

"Sehingga pertanyaan yang muncul adalah jika anggota DPR saja tidak mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau dengarkan aspirasi dan harapan rakyat ?," ujar Ossy.

KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni sebagai tersangka.

"Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan," mengutip deskripsi petisi.

Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10) kemarin.

Mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan PN Jakarta Pusat, Hakim dan ASN tengah menjalani rapid tes dan swab tes berkelanjutan.

KPA bakal mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pemeriksaan terhadap delapan saksi itu dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung

Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara viral di media sosial.

Ketua dan para wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyambangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), di Jakarta, Senin (5/10).