Eks Kader PDIP, Saeful Bahri mengatakan, uang suap pengurusan PAW bersumber dari Harun Masiku.

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah menegaskan, bahwa kliennya tak pernah memberikan arahan terkait penggunaan dana PAW Harun Masiku.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah adanya aliran dana suap. Ia mengatakan, dana tersebut digunakan untuk program penghijauan HUT PDIP.

Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.

Komisi III DPR RI tetap membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan

Advokat Perempuan Indonesia (API) bersama Komisi III DPR RI menggelar RDPU guna bahas RUU KUHAP.

Disebut tak sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

Ditargetkan,1 Januari 2026, Indonesia sudah punya KUHP baru dan sudah berlaku.

Pengawalan Rossa terhadap Saeful dikhawatirkan sebagai bentuk intimidasi.

Dalam bagian menimbang Perpres 66/2025 yang diteken Prabowo pada 21 Mei 2025 ini disebutkan bahwa jaksa harus bekerja tanpa intervensi atau ancaman dari pihak mana pun.

Saeful Bahri adalah saksi kunci dari kasus yang menjerat Hasto ini.

Perihal tersebut merujuk pada fakta-fakta persidangan sejauh ini yang dianggap belum dapat membuktikan terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan terkait Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan dan dugaan suap PAW anggota DPR RI 2019-2024.

Penetapan tersangka karena ditemukan alat bukti cukup alat bukti cukup pemberian kredit BJB dan Bank DKI kepada Sritex

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR Lasarus, beserta 25 anggota DPR dari 7 fraksi yang ada di parlemen.

Ketua Komisi V DPR akan memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) dan aplikator transportasi online.