JPU menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

KPK memeriksa Agustri Yogaswara selaku operator dari anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari dan advokat Anita Kolopaking biasa mengurus perkara yang berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan sosok "King Maker" dalam perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) memang benar adanya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pengacara menyebut, percakapan antara Napoleon dan Tommy Sumardi itu direkam saat mereka berada dalam sel tahanan

COVID-19 tidak hanya berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat

Pasalnya, keberadaan SE tersebut membuat ekonomi dan aktivitas masyarakat Jateng menjadi terganggu.

ICW mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau 20 tahun pidana penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki bakal divonis atas perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Kunci percepatan vaksinasi untuk mencapai target bebas COVID-19 adalah pada pendataan, sebab kalau data valid maka pelaksanaannya akan lebih cepat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengoperasikan semua pompa penyedot air di Sungai Tenggang guna mengurangi banjir.

Fraksi PKS menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.

Parpol-parpol oposisi, cukup berhasil memanfaatkan kemerosotan dukungan terhadap PDIP.