Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyambut baik hadirnya keputusan tersebut. Namun, dia meminta intensif tenaga kesehatan tahun 2020 harus segera dibayarkan.

"Kasus itu harus diungkap secara terang benderang pelaku dan keberadaan atau kepemilikan senjata. Bagaimana pelaku bisa masuk kemudian melepaskan tembakan?," ucapnya.

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Temuan ini didalami tim penyidik lewat PNS Kemensos bernama Fahri Isnanta yang diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Rabu (31/3).

Maka, pesantren dari NU dan Muhammadiyah bisa dilibatkan sebagai jangkar deradikalisasi

KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus pengadaan tiga unit QCC

lokasi Bandara Kertajati di Majalengka masih relatif sulit dijangkau masyarakat. Persoalannya bukan di operasional bandara.

"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky

Dion Pongkor menduga Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Ibas merasa bersyukur karena kebenaran dan keadilan masih ada di tanah air.

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Marzuki Alie menyatakan pihaknya siap menerima kekalahan.

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal

Dengan keputusan ini, pemerintah seakan menepis tudingan yang dilontarkan Partai Demokrat yang menyebut adanya intervensi pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai berlambang mercy biru tersebut.

Diketahui, KPK pernah menangani kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan Deddy Handoko.