Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.

Pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. Dalam keputusan dijelaskan bahwa kasus tersebut tidak ada pidananya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi dalam bentuk praktik jual beli jabatan

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut upaya pencegahan korupsi lebih penting dilakukan dibanding penindakan.

KPK bakal terus memburu truk yang membawa kabur barang bukti kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Menurut Moeldoko, Jokowi selalu menyampaikan bahaya korupsi kepada para menterinya dalam setiap kesempatan rapat terbatas kabinet.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi untuk mengusut kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Selasa (13/4).

"Saya bilang waktu itu pak ini Nuzulia keponakannya Dirjen loh pak kemudian pak Joko bilang nggak peduli keponakan Dirjen keponakan menteri pokoknya, saya minta. Gitu pak," cetus Ardian.

Pemerintah menyiapkan dana Rp500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim dari pembelian barang melalui daring (online) pada Harbolnas yang berlangsung pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah.

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Darmizal merasa terkejut dengan langkah kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendaftarkan nama dan lambang partai ke Ditektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Kemenkumham atas nama pribadi SBY.

Jaksa meyakini, Rizal terbukti menerima suap senilai Rp1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

ICW menduga ada pegawai internal KPK yang membocorkan informasi penggeledahan Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru.