Setelah kembali ke lembaga antirasuah dan menjadi Ketua KPK, Firli diketahui menerima sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mempertanyakan alasan Ketua KPK Firli Bahuri menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos TWK.

TWK tersebut meliputi integritas dalam berbangsa dan bernegara serta kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan netralitas dan anti-radikalisme

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak 20 April hingga 10 Mei, terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.

Jaringan GUSDURian juga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

Dalam SK yang beredar, tugas dan tanggungjawab 75 pegawai KPK yang tak lolos assesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dikembalikan ke pimpinannya masing-masing.

Tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menyampaikan salinan surat keputusan (SK) pimpinan mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada atasan masing-masing 75 pegawai lembaga anturasuah yang dinyatakan tidak lulus TWK.

"Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

"Maka sikap kami jelas: kami akan melawan!," tegas Novel.

"Penjelasan yang akan saya sampaikan ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes, tapi memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," kata Novel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).

Mereka dinonaktifkan setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kita tak ingin salah satunya hancur lebur dan jadi buta huruf terhadap keadilan

Tim penasihat hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.