Bima Haria Wibisana mengklaim bahwa ide tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama.

Wakil Ketua MPR unsur DPD Fadel Muhammad menilai wacana jabatan presiden tiga periode mengada-ada.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengaku telah menjelaskan perihal peran BKN dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Tim penyidik KPK menyerahkan tersangka Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).

Komisi XI DPR RI mengaku pesimistis dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 8 persen pada kwartal II tahun ini. Pasalnya, saat ini kasus COVID-19 terus mengalami kenaikan.

"Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai JC, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota," tegas dia.

Komnas HAM bakal mendalami penggagas tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN.

Guspardi meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

"Mengajukan permohonan pencabutan dan atau penarikan kembali berkas pengajuan pengujian sebagaimana Register Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

DPR juga menetapkan perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana

Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Robin bertemu Syahrial di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Oktober 2020

Pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP.

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN

Bambang pun merinci jumlah pegawai dan hakim yang reaktif maupun positif COVID-19

Ihsan mengaku pernah bertemu Juliari di kantor Kemensos, namun tidak membicarakan proyek pengadaan bansos 2020.