Dalam berita acara tertanggal 25 Mei 2021 tersebut disebutkan bahwa 51 pegawai KPK tak lolos TWK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021.

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR ini mengusulkan pengetatan lebih optimal utamanya bagi WNA dan WNI yang tiba dari negara berpotensi tinggi tularkan COVID varian baru.

Jenderal TNI Andika Perkasa akhirnya menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun perubahan dilakukan pada pasal 11 ayat (3) huruf d

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan lembaga antirasuah terbuka menerima kritik dan saran yang dilayangkan publik.

Komnas HAM telah memeriksa sejumlah pihak

Bahkan, dalam salah satu poin surat balasan tersebut, Firli Bahuri Cs dengan jelas tidak memberikan tanggapan atas analisis dari para pegawai

Himmatul mendorong agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim melalui Majelis Wali Amanat (MWA UI) segera mengambil langkah tegas atas pelanggaran yang dilakukan Ari Kuncoro terhadap PP tersebut.

"Maka polisi harus lebih sigap di tengah pandemi ini, Narkoba itu sangat berbahaya, dan itu harus di tangani secara maksimal. Ini menjadi tugas kedepan kepolisian untuk menindak para bandar-bandar narkoba terutama jaringan internasional," imbuhnya.

"Mereka itu masa depan bangsa. Harus ada perhatian khusus mulai dari antisipasi hingga penanganan di lapangan," kata Anggota DPR Abdul Wachid.

Herzaky menyebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, ayahnya AHY, juga dalam keadaan sehat.

Kajian itu bukan hanya terkait Ari Kuncoro saja

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. Penunjukan ini dilakukan lantaran Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

"Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin