Pernyataan Menbud bukan hanya sekadar kekeliruan, tetapi mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta mengabaikan fakta sejarah kelam bangsa

Presiden Probowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik

Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI yang berada di Iran.

Fraksi Golkar akan membahas RUU Perampasan Aset secara mendalam begitu naskah resmi tersedia. Pembahasan akan mempertimbangkan masukan ahli dan keselarasan dengan KUHAP.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Singapura menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian, termasuk program pengembangan petani muda dan pertukaran praktik terbaik (best practices).

Inisiatif Singapura lainnya yang juga ditiru Indonesia adalah perusahaan investasi Temasek.

RUU Perampasan Aset digadang-gadang sebagai instrumen penting untuk memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir dengan mempermudah penyitaan aset hasil tindak pidana

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi Leaders’ Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura, Senin (16/6).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertugas mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor.

Salah satu momen paling berkesan terjadi saat Tharman memberikan anggrek ungu jenis Paraphalaenopsis kepada Prabowo, sebagai bentuk penghormatan khusus dari pemerintah Singapura.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan demikian menanggapi berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian atau perombakan susunan menteri dalam kabinet.

Sekjen Golkar yakin keputusan Presiden akan didasarkan pada kajian komprehensif, termasuk kedekatan sosiologis dan geografis masyarakat setempat.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam acara resmi kenegaraan atau institusi pendidikan tinggi negeri merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

Anggota Komisi XI DPR menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah.

Cucun Ahmad Syamsurijal menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.