"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," sambung dia.

"Saya khawatir kalau sikap Dewas seperti ini justru membuat pimpinan KPK semakin berani untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Ya karena Dewasnya begitu berpihak," kata Novel

Grab Indonesia membantah terlibat rencana dalam Rencana Seruan Aksi Nasional terhadap Penolakan PPKM yang disebut akan berlangsung pada Sabtu (24/7)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry Corneles Pinantoan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kesiapannya menghadapi banding yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Dewas juga tidak tahu masalah itu

Dewas punya posisi yang sangat kuat di internal KPK

Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan masukan terkait penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

Atas pelanggaran etiknya, Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, Jumat (23/7).

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan, Firli Bahuri Cs tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan laporan para pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota Dewas KPK, Indriyanto Seno Adji (ISA), tidak cukup bukti sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sidang etik.

"Kami berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih semangat. Meskipun mereka terbatas kemerdekaannya di dalam LPKA, " kata Reynhard.