Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan 11 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sangat rendah.

Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik data ketika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jabar Waras Wasisto terkait kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Kepala BRIN mengusulkan teknologi daur ulang limbah medis yang berpotensi memunculkan nilai tambah secara ekonomi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengusulkan agar fasilitas milik DPR dijadikan tempat isolasi mandiri (isoman).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pentingnya pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk kepastian hukum.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, kembali menegaskan dukungan untuk Vaksin Nusantara. Ia optimistis vaksin ini bisa membantu mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

DPD RI mengusulkan Rancangan Undang–Undang pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mengungkap latar belakang DPD RI mengajukan usulan tersebut.

Komisi Yudisial (KY) bakal mengkaji putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang memotong hukuman Djoko Soegiarto Tjandra atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pengurusan red notice interpol Polri.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra.

JPU KPK menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyebut pemerintah perlu membangun sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19 secara terbuka dan transparan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis.