Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.

"Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati

ICW mengaku tidak kaget dengan sikap KPK yang mengabaikan tindakan korektif Ombudsman RI terkait malaadministrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pihaknya telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan BUMN, Nindya Karya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mendengar dan menunaikan rekomendasi Ombudsman RI terkait maladministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah mempercepat distribusi dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Ketua DPR, Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saran saya, sebaiknya program vaksinasi ini diberikan menjadi tanggung jawab Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi Pemerintah Provinsi," kata Junimart

KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Novel Baswedan mengatakan pimpinan KPK seharusnya malu

75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyebut apa yang disampaikan pimpinan KPK terkait hasil pemeriksaan Ombudsman merupakan sikap antikoreksi.

Nurul Ghufron menegaskan lembaga antirasuah tidak tunduk pada lembaga apa pun menyusul keberatan KPK terhadap temuan Ombudsman RI terkait dugaan malaadimistrasi TWK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladimistrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah.

Bio Farma mengakui pasokan vaksin COVID-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah.