Dalam Keputusan Gubernur tersebut, tercantum bahwa selama masa perpanjangan PPKM Level 4, masyarakat yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat atau sektor-sektor yang telah ditetapkan, harus sudah divaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama.

"Jika ini terjadi, tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ujarnya.

“Hal ini menandakan betapa Hatta sangat memegang prinsip keyakinannya namun tetap rileks menghadapi perbedaan,” ucap Yudi.

"Tim penyidik saat ini masih berada di lapangan untuk melakukan kegiatan dimaksud. Perkembangan informasi dari kegiatan ini nanti akan kami informasikan kembali," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).

"Tim Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur," ujar Ali.

Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi berupa kegiatan turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR tahun 2017-2018 serta sejumlah penerimaan gratifikasi.

“Bung Hatta menginginkan sebuah negara yang hadir tapi juga tidak membatasi hak-hak rakyatnya untuk berekspresi” pungkas Burhanuddin.

"Kami menilai alasan ombudsman terlalu mengada-ada dan lebay, dan sangat tidak logis. Kami sebagai masyarakat tidak bisa menerima hasil rekomendasi ombudsman tersebut," kata Dedi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengakui mengenal Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudi Hartono Iskandar.

Berat, berat dan berat

DPD RI melakukan fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menggantikan anggota BPK Barullah Akbar.

KPK sebelumnya sempat mempertanyakan nama Harun Masiku tidak ada di website resmi interpol

Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal atau branded, dikritik Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Tim penyidik masih melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait perkara

Sidang tahunan MPR tahun 2021 masih diselenggarakan secara terbatas lantaran pandemi COVID-19.