Jokowi diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka

Supratman menyerukan semua AKD dan komisi yang tidak bisa menyeleaaikan pembahasan. RUU, agar segera diserahkan ke Baleg untuk diselesaikan.

"Jangan semuanya diserahkan ke presiden, Itu kewenangan pejabat pembina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9).

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi dan sejumlah pihak yang ditangkap

57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tengah menyiapkan langkah hukum menyikapi pemecatan yang dilakukan

KPK bakal menyalurkan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI.

Di tengah pemecatan ini, tersiar kabar jika beberapa pegawai yang tidak lolos TWK ini bakal disalurkan pada peruasahaan BUMN karena dinilai Sekjen punya pengalaman kerja dan kompetensi.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memecat 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

“Sangat mengherankan bahwa warga yang membawa poster berisi aspirasi yang ingin disampaikan ke presiden secara damai dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditangkap atau ‘diamankan’ oleh aparat kepolisian," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu (15/9).

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dipecat dengan hormat pada 30 September 2021.

Ia mengatakan KPK akan menjelaskan mengenai nasib Novel Baswedan Cs itu kepada masyarakat pada waktu yang tepat.