Dewas KPK menolak permintaan Novel Baswedan cs melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Sejumlah pegawai KPK disebut dipanggil oleh pihak Inspektorat lembaga anturasuah lantaran mendukung Novel Baswedan dan 56 pegawai yang akan dipecat pada 30 September 2021.

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

Dalam perkara ini baru menjerat lima pihak sebagai tersangka

Beredar postingan Facebook berupa tangkapan layar dengan klaim muncul ular bertanduk sebagai tanda kiamat. Dalam postingan tersebut terlihat foto ular yang aneh.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polda Jatim yang akan mengasuh sekitar 7.044 anak yatim piatu korban COVID-19.

Mantan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini mengakui per bulan dia bisa menerima gaji sebesar Rp 60 juta.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, Krisdayanti telah menjawab pertanyaan publik yang sebelumnya tidak tahu bedaran gaji dan tunjangan anggota DPR.

Kapal Perang dan Coast Guard Tiongkok wara-wari di Laut Natuna Utara. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai tindakan itu tidak melanggar hukum internasional.

"Untuk menggerakkan roda perekonomian, daerah perlu segera melakukan belanja. Langkah itu juga untuk memulihkan ekonomi dan menghindari mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran," kata La Nyalla

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dikabarkan ditegur oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Namun, kolega Krisdayanti di DPR membantah kabar tersebut.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar secara pidana.

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral," kata Harun

KPK telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kita sudah tahu ada fakta bagaimana hasil Komnas HAM terkait TWK itu