Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten.

"Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar COVID-19," ujar La Nyalla, Kamis (23/9).

Jokowi harus konsisten denngan pernyataannya

Veronika tidak pernah melakukan negosiasi dengan tim pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak

Jadi, ini kan juga belum atau baru penerima dulu yang sudah disidangkan

Kemitraan keamanan trilateral yang terjalin antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membeli kapal selam nuklir di kawasan Indo-Pasifik

KPU menyampaikan, telah menyusun tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024 dan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. (Pon)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung nenahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah.

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Mersya Nur.

Dengan demikian, dari kekurangan wajib pajak Rp 926.263.445.392 yang harus dibayarkan Bank Panin menjadi Rp 303.615.632.843, maka kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan bahwa Veronika Lindawati merupakan 'tangan kanan' pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin), Mu'min Ali Gunawan.

Penyidik KPK mengamankan sejumlah uang hingga dokumen dan barang elektronik usai menggeledah Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Selasa (21/9) kemarin.

Tiga staf Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku.