"Kita putuskan ya ini kita tunda dan akan dilanjutkan di persidangan berikutnya reses ini diawal," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas dugaan adanya delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antikorupsi.

Kalau Pemilu 2024 dipaksakan dilaksanakan pada 15 Mei 2024, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada 10 April.

Tak hanya Kejaksaan Agung, KPK juga bakal berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam menuntaskan kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun tersebut.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berharap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan yang diusulkan lembaganya segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Dewas mengaku baru tahu kabar tersebut dari pemberitaan media massa.

"SBY atau AHY harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataan resmi DPP asuhan SBY yang menyebut Megawati Menggulingkan Gus Dur, yang diwakili oleh Herzaky sebagai Juru Bicara itu," tegasnya.

Dalam lingkup ASEAN sendiri, baru Singapura yang sudah menerapkan

Saat mengetahui tindakan Robin, Novel tidak percaya dia bermain sendiri.

Partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk budaya antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pembelian liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Sudah ada tersangka dalam kasus ini.

Anton berharap, agar di usia ke 76 TNI dapat meningkatan kualitas pemahaman peran, fungsi dan tugas sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat.

DPD RI mengapresiasi langkah Jokowi yang telah menandatangani UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Bahkan partai buruh akan berjuang membatalkan omnibus law,” tegasnya.