"Pemerintah harus turun tangan," kata anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (19/10).

"KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp 500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total Rp 80,9 juta, mata uang asing sekitar SGD1.680 dan serta iPhone XR," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Setelah memastikan telah ada penyerahan uang kepada Andi, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan Andi, namun tidak ditemukan sehingga tim KPK melakukan pencarian.

KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memberikan waktu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

"Penahanan tersangka PES (Petrus Edy Santoso) selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021," kata Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan kantor Bupati Kuansing, Selasa (19/10).

"Usulan pembubaran Kementerian BUMN tidak memiliki alasan kuat sama sekali. Kalau alasanya Kementerian BUMN menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme, itu alasan yang terlalu mengada-ada," kata Amin Ak

"Keterangan seputar yang delapan orang. 'Delapan orang ada nggak ya?' Saya jawab enggak ada, seperti di keterangan saya sebelumnya," kata Robin

Tugas utama Panglima TNI yang baru pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus mampu meningkatkan kualitas dan menjaga persatuan serta kesatuan korps militer.

Ketua Golkar Kuansing ini juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 285.480.000

KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar delapan orang

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi yang mereka lakukan

Yudi Purnomo saat ini mengisi aktivitas dengan menjadi pembicara antikorupsi di berbagai media massa hingga kanal Youtube.

Pada 2022, Pemerintah dan DPR menyepakati pemberian Penyertaan Modal Negara kepada 12 BUMN sebesar Rp 72,44 triliun. Dana segar itu pun akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis 12 BUMN.